Sekot Bilang, Kota Ternate Jadi Lokus Percontohan Digitalisasi Bansos Nasional 2026

Ternate — Kota Ternate resmi ditetapkan sebagai lokus piloting (percontohan) digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional tahun 2026. Penunjukan ini menjadikan Ternate sebagai satu-satunya daerah di Provinsi Maluku Utara yang dipercaya pemerintah pusat untuk mengimplementasikan sistem penyaluran bansos berbasis teknologi digital yang terintegrasi.

Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota Ternate menggelar Rapat Gugus Tugas Proyek Percontohan Keterpaduan Layanan Digital dan Digitalisasi Bansos di Ruang Rapat Lantai III Kantor Wali Kota, Rabu (11/2/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM, didampingi Asisten I Setda Kota Ternate Rukmini A Rahman, SE., M.Si., dan Kepala Dinas Sosial Burhanuddin Abdul Kadir, S.IP., MA.

Rapat tersebut turut dihadiri jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ternate, para kepala OPD, camat, serta pejabat struktural lainnya.
Dalam arahannya, Sekda Rizal Marsaoly menegaskan bahwa status sebagai pilot project menuntut keseriusan dan kerja cepat dari seluruh tim lintas sektor.
“Kota Ternate sudah ditunjuk menjadi salah satu kota yang menjadi pilot project. Artinya, kalau pilihan ini telah jatuh di Ternate, maka kita harus siap dan merespon cepat dengan deadline waktu yang terus berputar,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa program digitalisasi ini merupakan konsolidasi dari berbagai program bansos yang selama ini berjalan, namun kini harus dipetakan dalam satu sistem digital yang terstruktur dan terpadu.
“Ini sebenarnya kerja-kerja lama yang kemudian dicoba untuk di-plotting dalam satu data yang terintegrasi, terstruktur, terpadu, terarah dengan sistem digitalisasi,” ujarnya.

Tujuan utama dari digitalisasi ini adalah memastikan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, sekaligus mengurangi duplikasi data dan mempercepat proses verifikasi.
Sekda juga menyoroti pentingnya validitas data, mengingat masih banyak ditemukan ketidaksesuaian data penerima bantuan di lapangan.
“Data ini masih compang-camping, belum terpadu, belum relevan, belum terupdate. Ada warga dengan desil yang sama tetapi tidak menerima bantuan. Ini yang harus kita jawab,” katanya, mengacu pada pengalaman saat penyaluran bansos di Benteng Oranje yang dihadiri Gubernur Maluku Utara.

Ia menekankan bahwa persoalan data tidak hanya terjadi di Ternate, tetapi juga di banyak daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pusat membentuk gugus tugas untuk merancang sistem yang lebih fokus dan terintegrasi.
Koordinasi lintas instansi, termasuk dengan BPS dan Dinas Dukcapil, menjadi kunci keberhasilan program ini.
“Koordinasi kita untuk data tidak ada alasan untuk tidak valid, tidak ada alasan untuk kita kesulitan data, karena semua sekarang digitalisasi,” tegasnya.