Pemprov Malut Minta Lintas Sektor Segera Wujudkan Langkah Konkret Atasi Kekerasan Perempuan dan Anak

SOFIFI – Isu tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan (KTP), kekerasan terhadap anak (KTA), dan perkawinan anak (PA) di Maluku Utara menjadi sorotan utama dalam Forum Koordinasi dan Kerjasama Aparat Penegak Hukum (APH) bersama Lintas Sektor Penyedia Layanan Perempuan dan Anak. Kegiatan strategis yang bertujuan mencari langkah taktis pencegahan dan penanganan ini digelar di Aula Cendrawasih, Sofifi, pada Rabu (29/10).

Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, saat membuka forum, menyampaikan kekhawatiran mendalam terhadap masalah ini. Ia bahkan menyebutnya sebagai “gunung es” yang mulai mengikis nilai-nilai peradaban dan budaya lokal, sehingga harus diwaspadai dan disikapi bersama-sama.

Kekhawatiran Wagub didukung oleh data terbaru dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Data per September 2025 mencatat total 222 kasus kekerasan perempuan dan anak di Maluku Utara. Angka ini tersebar di beberapa daerah dengan distribusi yang mengkhawatirkan. Kota Ternate menduduki posisi tertinggi dengan mencatatkan 74 kasus, menjadikannya yang terbanyak di antara 10 Kabupaten/Kota. Selain itu, Kota Tidore Kepulauan menyumbang 48 kasus, dan Halmahera Timur 24 kasus.

Menanggapi data tersebut, Wagub Sarbin Sehe menegaskan bahwa penanganan dan pencegahan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa dilakukan tanpa adanya kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya sinergi antara dinas terkait bersama masyarakat dalam menyediakan pelayanan dan penyelesaian masalah.

“Kita harus terus bersyukur, karena kita diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk bertanggungjawab selaku lembaga penyedia layanan di masing-masing instansi atau lembaga,” serunya kepada peserta forum.

Plt. Kepala Dinas P3A Maluku Utara, Dessy Masyita Turuy, di sela-sela kegiatan, turut menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi perempuan dan anak. Dessy berharap, melalui forum ini, setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam suasana yang aman serta bebas dari kekerasan.

Mengakhiri sambutannya, Wagub Sarbin Sehe mengajak seluruh masyarakat berkomitmen untuk terus bergerak dan bersama-sama melakukan pencegahan melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pembuatan strategi melalui program kerja masing-masing. Ia secara tegas mewanti-wanti agar forum ini tidak hanya sekadar formalitas.

“Setelah kegiatan ini selesai harus ada langkah kongkrit dan implementasi untuk ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dalam forum dialog tersebut,” tutup Wagub disertai tepuk tangan hadirin.

Diharapkan, forum koordinasi dan kerjasama lintas sektor ini dapat memberikan terobosan baru dan mendorong semua pihak melaksanakan peran dan fungsi secara baik dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Maluku Utara.