Maluku Utara Leading di Indonesia Timur: Tiga Provinsi Teken MoU Percepatan 500 Ribu Pekerja Migran

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara secara resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama Provinsi Maluku dan Sulawesi Tenggara. Penandatanganan ini bertujuan mendukung percepatan program nasional penyediaan 500 ribu pekerja migran terampil pada tahun 2026.

Acara yang dipimpin oleh Kementerian Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) pada Selasa (2/11) ini menegaskan komitmen pusat dan daerah dalam membuka jalur kerja luar negeri yang resmi, aman, dan terstandar.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, yang hadir dalam penandatanganan tersebut, menekankan bahwa MoU ini adalah momentum penting bagi daerah untuk memanfaatkan periode bonus demografi yang tengah dialami Indonesia. Menurutnya, melimpahnya usia produktif harus diimbangi dengan pelatihan dan penempatan yang aman, bukan dimanfaatkan oleh calo yang menawarkan jalur cepat tanpa izin resmi.

“Kita sedang berada dalam periode bonus demografi, dan ini kesempatan besar. Tapi kesempatan itu hanya bisa bermanfaat kalau masyarakat mengikuti jalur resmi,” ujar Sherly.

Ia juga mengingatkan bahwa kasus penipuan kerja ilegal yang menimpa beberapa pemuda di Halmahera Selatan tidak boleh terulang, menjadikan jalur resmi dan aman sebagai prioritas utama.

Melalui MoU ini, tiga provinsi tersebut akan segera mengimplementasikan Kelas Migran, yaitu program pelatihan vokasi berbasis kompetensi yang ditujukan bagi calon pekerja migran. Program ini akan mencakup keterampilan teknis, disiplin kerja, literasi digital, manajemen keuangan, hingga edukasi perlindungan ketenagakerjaan. Banyak komponen dalam program ini mengacu pada usulan Gubernur Sherly agar calon pekerja dari Maluku Utara menempuh jalur yang aman dan siap bersaing di negara tujuan dengan sertifikasi yang diakui.

“MoU ini menyusun jalur yang lengkap—dari pelatihan sampai penempatan—dan semua dalam pengawasan negara. Ini yang membedakan antara jalur resmi dan tawaran-tawaran yang pada akhirnya merugikan masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga sedang menyiapkan pendataan calon pekerja hingga tingkat kecamatan untuk memastikan akses informasi resmi mudah dijangkau. Upaya ini diproyeksikan akan berdampak signifikan bagi ekonomi lokal, terutama melalui peningkatan kualitas tenaga kerja dan peningkatan remitansi keluarga.

Gubernur Sherly optimis bahwa dengan jalur resmi dan pelatihan terstandar ini, masyarakat pencari kerja di Maluku Utara dapat mempersiapkan keterampilan (skill) yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja di level menengah dan level atas di luar negeri, sekaligus menjadi langkah strategis untuk mencegah eksploitasi pekerja.